Persoalan Proyek Jalan dan Penataan Kawasan, SDABMBK–Perkimta Diseret ke Kejati Banten

TANGSEL – Sekretaris DPC Tangerang Raya Agus Sapto Utomo, S.Sos., kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Banten guna menyampaikan Pengaduan Masyarakat (DUMAS).

Pengaduan ini yang merupakan DUMAS kedua, yang menyoroti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bangunan Konstruksi (SDABMBK) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Baca juga: Presiden Prabowo Ingin Whoosh Sampai Banyuwangi, Transaksi Teknologi dan Ekonomi

Agus menyampaikan bahwa DUMAS tersebut didasari pada temuan lapangan, diperkuat oleh berbagai pemberitaan di media online Lokal dan Nasional. Terkait dugaan persoalan serius pada proyek di infrastruktur jalan dan administrasi aset daerah, bahkan di pelaksanaan penataan kawasan permukiman kumuh.

“Pengaduan ini bukan asumsi. Sejumlah media telah memberitakan kondisi lapangan yang tidak sejalan dengan perencanaan. Kami mendorong Kejati Banten untuk menelaahnya secara objektif dan menyeluruh, ” tegas Agus Sapto Utomo, S.Sos. pada Selasa (10/02).

Baca juga: Rijalul Fikri: Transformasi Digital Pasar Tradisional Jakarta, Kunci Ketahanan Pangan dan Ekonomi Urban

Untuk SDABMBK, pengaduan menyoroti dugaan - dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan, termasuk kualitas pekerjaan dan fungsi jalan yang dinilai tidak bertahan lama, meskipun anggaran telah terserap. Kondisi tersebut, menurut Agus Sapto, hal itu juga kerap muncul di pemberitaan media lokal, sehingga patut diuji melalui audit investigatif.

Sementara itu, terhadap Dinas Perkimta, DUMAS secara tegas menyoroti dugaan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) Agus menyebut, ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi di lapangan dan telah berulang kali disorot dalam berbagai pemberitaan, khususnya terkait program penataan kawasan permukiman kumuh.

Baca juga: Kasrem 084/Bhaskara Jaya Tinjau Pembangunan KD/KMP Merah Putih di Surabaya

“Secara administratif dinyatakan tertangani, tetapi secara faktual di lapangan—sebagaimana juga diberitakan oleh banyak media, kondisi kawasan kumuh masih belum menunjukkan perubahan signifikan sesuai DED, ” ujarnya.

Menurutnya, ketidaksesuaian dengan DED bukan hanya persoalan teknis, melainkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik dari sisi administrasi, teknis pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran Oleh karena itu, ia meminta penelaahan dan audit investigatif untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Baca juga: Bendung Sei Wampu Selesai 2026, Jamin Air untuk 3.700 Ha Sawah Langkat

Agus Sapto menegaskan, langkah ini merupakan kontrol sosial masyarakat guna mendorong transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, Dan terutama pada sektor infrastruktur dan permukiman yang berdampak langsung pada kepentingan publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SDABMBK dan Dinas Perkimta belum memberikan keterangan resmi terkait DUMAS yang disampaikan Agus ke Kejati Banten. (Jna/Spyn). 

Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo: Infrastruktur Irigasi Kunci Swasembada Pangan Nasional