AWII Siap Layangkan SP ke Inspektorat, Fungsi Pengawasan Jangan Sampai Kehilangan Marwah

Tangerang – Dinamika pengawasan di tingkat daerah kembali menjadi sorotan. Sekretaris DPC AWII Tangerang Raya, Agus Sapto Utomo, S.Sos, menyatakan akan segera melayangkan surat resmi bernada peringatan kepada Inspektorat Daerah atas belum adanya penjelasan tertulis terhadap dua pengaduan yang telah disampaikan pada 13 dan 21 Januari 2026.

Surat bernomor 070/AWII/2/2026 itu bukan sekadar korespondensi administratif biasa. Dokumen tersebut diberi tajuk tegas: Permintaan Penjelasan Resmi dan Peringatan Administratif (Ultimatum Tindak Lanjut).

Baca juga: Google Perkuat Jurnalisme Indonesia, AI dan Medsos Tantangan Era Digital

Menurut Agus, langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam mengawal fungsi pengawasan internal pemerintah agar tetap berjalan transparan dan akuntabel.

“Kami tidak sedang mencari konflik. Kami sedang menguji komitmen. Jika pengawasan berjalan, sampaikan. Jika ada proses, jelaskan. Negara tidak boleh dikelola dalam ruang sunyi, ” tegas Agus.

Baca juga: Kaltim Juara Umum STQH Nasional XXVIII, Kendari Jadi Saksi Prestasi

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan tidak terjadi penyimpangan tata kelola. Karena itu, setiap pengaduan masyarakat yang masuk seharusnya memiliki kejelasan administratif dan progres penanganan.

AWII dalam suratnya akan meminta penjelasan tertulis terkait:

Baca juga: Syukuran HUT ke-74 Presiden Prabowo, Pejabat Tinggi Berkumpul di Istana

Status penerimaan dan registrasi laporan;

Tahapan dan metode pemeriksaan yang dilakukan;

Baca juga: KH. Ma’ruf Amin Pimpin Dewan Penasehat SMSI, Perkuat Etika Siber Nasional

Hasil pemeriksaan sementara atau akhir;

Arah tindak lanjut konkret.

Baca juga: Tiba di Pendopo, Peserta HPN 2026 Disambut Bupati dan Wagub Banten

Permintaan tersebut mengacu pada UU Keterbukaan Informasi Publik , UU Pelayanan Publik, serta prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam birokrasi.

AWII memastikan akan memberikan batas waktu 7 hari kerja sejak surat diterima untuk memperoleh jawaban tertulis resmi.

Jika dalam waktu tersebut tidak ada kejelasan, organisasi menyatakan siap menempuh langkah lanjutan sesuai mekanisme hukum dan jalur pengawasan yang lebih tinggi.

Meski belum merinci langkah tersebut, Agus menegaskan bahwa kontrol sosial adalah bagian dari sistem demokrasi yang sah dan dijamin undang-undang.

“Jika lembaga pengawas tidak responsif, maka pertanyaan publik akan muncul dengan sendirinya. Dan kami tidak ingin itu terjadi. Karena yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat, ” tambahnya.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Fondasi Generasi Hebat Dibangun Dari Keluarga

Langkah AWII ini dinilai sebagai sinyal serius bahwa masyarakat sipil semakin aktif mengawasi kinerja lembaga pengawasan pemerintah.

Situasi ini bukan sekadar soal surat menyurat. Ini tentang marwah institusi. Tentang apakah fungsi pengawasan dijalankan dengan keterbukaan, atau justru dibiarkan dalam ketidakjelasan yang dapat memicu persepsi negatif publik.

Kini perhatian tertuju pada Inspektorat Daerah.

Apakah akan menjawab dengan profesionalisme?

Atau membiarkan ruang spekulasi berkembang?

Baca juga: Di Kafe dan Resto Ingat Kamu, Herni Wulung Rayakan Ultah Bersama Tokoh Pers dan Seniman

Satu hal yang pasti AWII memastikan pengawalan ini tidak akan berhenti pada satu surat.(Jn/Spyn).